Sepak bola dan Politik Yang Tak Bisa Lepas

watch_later Friday, 22 December 2017
Oleh Muhammad yafits

Embed from Getty Images


Selama indonesia masih bergantung kepada politik, maka selama itu pula Sepakbola di Indonesia akan jalan ditempat. Sesederhana itu, politik sesungguhnya bukanlah sesuatu kejahatan. Namun cara yang digunakan politiklah yang tidak tepat jika berbicara mengenai bagaimana membangun sepakbola dengan tepat. Politik kental dengan cara mereka mendapatkan hasil yang diharapkan, dengan melobi, menggiring suara voter, dan lebih banyak mengedepankan sisi bagaimana mendapatkan hasil dengan cara apapun.

Dalam dunia sepakbola yang mulai merambah ke wilayah bisnis saat ini, tentu saja terus menjadi perbandingan hangat mengenai bagaimana Indonesia selalu gagal dalam membangun sepakbolanya sendiri. Gonta-ganti liga, merubah format pertandingan sesuka hati, sampai aturan yang sering dilanggar sendiri. Bumbu bumbu janji untuk bisa berprestasi mulai perlahan menurun karena terlalu berekspektasi terlalu tinggi dan lebih banyak obral target yang tak realistis ketimbang membenahi satu persatu masalah dasar sepak bola di indonesia.

Sudah menjadi semacam budaya dan tradisi, sepak bola indonesia merasa "harus" tunduk dengan pemerintah daerahnya, secara garis besar bahwa pemerintah daerah adalah pusat kontrol untuk mengatur jalannya bisnis sepakbola di daerahnya. Secara tak langsung bahwa klub sepak bola daerah adalah "perangkat" milik pemerintah yang tak boleh diganggu gugat. Dengan begitu menjalankan bisnis sepak bola di indonesia sangatlah tidak ideal untuk dilakukan karena semua berjalan dengan apa yang dijalankan didalam pemerintah, dari kebijakan, birokrasi, sampai anggaran daerah yang harus menunggu ketuk palu. Tak heran jika permasalahan yang tak pernah rampung, seperti gaji pemain nunggak, sampai ke titik dimana pemerintah harus mencari dana talangan dan memohon bantuan dari pengusaha pengusaha daerah untuk membantu mensupport tim daerahnya. Contoh saja musim ini benar-benar terjadi, Arema dianggap gagal memenuhi janji kontrak untuk membayar gaji pemain musim ini. Bahkan dalam waktu beberapa bulan terakhir management klub sedang ketar-ketir untuk mencari dana talangan demi menyelamatkan muka Arema di sepakbola Indonesia. Christian Gonzales bahkan mengeluh melalui media bahwa dirinya merasa sedang dalam ujian dan menanti kabar baik dari pihak klub.

Hal ini adalah contoh besar bagaimana desain klub sepak bola indonesia bukanlah dibangun untuk menjadi klub berbasis bisnis, melainkan adalah alat pemerintah untuk mengejar simpatisan politik dan eksistensi pemerintah dimata masyarakat. Sehingga semua bergantung pada seberapa besar kemampuan pemerintah menggelontorkan dana hibah untuk sepakbolanya, menjadikan tolak ukur bagaimana klub tersebut akan mengarungi tiap musimnya. Tak heran jika klub klub liga indonesia lebih senang mengontrak pemain satu musim karena semua bergantung pada nilai dana yang ada di klub tiap musimnya. Ketidakpastian budget per musimnya membuat klub harus terforsir fokusnya dalam penggalangan dana ketimbang membangun masterplan untuk bisnis dimasa depan, dimana bisa saja melebihi target budget, atau malah kekurangan budget. Target pemerintah dalam sepakbola tentu saja meraih prestasi, tapi secara garis besar bermain di liga yang ditayangkan di layar kaca menjadi target mereka untuk menjaga eksistensi.

Kurangnya support dari management klub untuk mencari dana diluar pemerintah juga menjadi kendala besar, kurangnya edukasi dalam mengembangkan bisnis sepakbola adalah permasalahan dasar yang terjadi di sepakbola Indonesia. Padahal sejatinya berbagai potensi pemasukan klub sangatlah besar di Indonesia jika dibandingkan dengan animo / antusias pendukung klub di Indonesia. Hak Siar yang tak sampai ke klub, tak punya fasilitas untuk merchandise, ticketing yang amburadul, sampai fasilitas atlet yang kurang memadai sudah jadi contoh nyata kelemahan dasar sepak bola Indonesia.

Jika ingin membenahi sepak bola Indonesia, bisa kita mulai dengan bagaimana edukasi klub untuk lepas dari genggaman pemerintah. Artinya bahwa klub Indonesia tidak boleh bergantung kepada pemerintah daerah dan dana hibah dari pengusaha lokal. Sehingga klub Indonesia harus mempunyai masterplan sendiri dan mempunyai laporan keuangan yang akuntabilitas dan teraudit. Dengan masterplan ini, klub Indonesia mengetahui bagaimana mereka merencanakan program-program dalam jangka panjang dan pendek, serta mereka tersistem dengan rapi dalam menjalankan bisnis sepakbola itu sendiri. Dimulai dengan membangun tim management yang profesional dan ahli di bidangnya adalah langkah awal mengembangkan sistem yang bagus. Sumber daya manusia yang kompeten menjadikan bisnis berjalan sesuai dengan trek yang diharapkan. Sejauh ini, klub Indonesia memiliki management yang mempunyai latar belakang politik dan "biasanya" merangkap jabatan dengan berbagai posisi. Mengerjakan satu pekerjaan saja belum tentu bisa diselesaikan dengan baik, bahkan belum tentu selesai tepat waktu, bagaimana bisa merangkap jabatan secara bersamaan? saya pikir hal seperti ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan.

Jika sepakbola dijalankan ditangan yang tepat, kita hanya menungguh waktu untuk memetik hasilnya diajang international. Namun jika kita masih terus saja membiarkan budaya politik menggerogoti sepakbola Indonesia, jangan berharap untuk mendapatkan sajian hiburan yang kita harapkan. Karena sejatinya, semua yang kita lihat adalah semu.