MP3EI : Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development)

watch_later Friday, 5 September 2014
comment 1 Comment
Jakarta, 05/09/2014 MoF (Fiscal) News – Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (dalam bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, mengatakan proyek Masterplan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menunjukkan hasil positif sejak meluncur tiga tahun lalu. Hingga Agustus 2014, ada 383 proyek MP3EI yang sudah mencapai tahap groundbreaking dengan nilai investasi Rp 863,5 triliun. "Indonesia bisa menjadi negara maju dengan mempercepat pembangunan ekonomi," katanya dalam acara refleksi tiga tahun MP3EI.

Dari seluruh proyek tersebut, 174 di antaranya masuk kriteria investasi sektor riil dengan nilai Rp 441,2 triliun. Di sektor infrastruktur, ada 209 proyek dengan nilai investasi Rp 422,3 triliun. Chairul mengatakan, hingga akhir 2014, ada tujuh proyek yang memasuki fase groundbreaking dengan nilai investasi Rp 13,1 triliun. (Baca: Pemerintah Minta Jokowi Lanjutkan MP3EI)

Berdasarkan koridor atau wilayah, proyek yang sudah masuk tahap groundbreaking antara lain di Sumatera sebanyak 65 proyek dengan nilai investasi Rp 134 triliun, Jawa (102 proyek, Rp 309 triliun), Kalimantan (177 proyek, Rp 94 proyek), Sulawesi (50 proyek, Rp 69,9 triliun), Bali (33 proyek, Rp 53,8 triliun), dan Papua-Maluku (36 proyek, Rp 108,7 triliun). (Baca: 132 Proyek MP3EI Berjalan di Akhir 2014)

Dilihar dari sisi pembiayaan, swasta menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 37,9 persen. Adapun pemerintah dan perusahaan negara masing-masing memiliki proporsi 26,2 dan 15,6 persen. Sedangkan sisanya, sebanyak 20,1 persen, merupakan pembiayaan campuran.

Chairul menuturkan gagasan dasar MP3EI adalah pemerataan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan, transformasi, dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Menurut dia, dengan kekayaan alam dan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih tinggi. "MP3EI juga memunculkan pusat perekonomian baru di setiap daerah," ujarnya.

Karena itu, Chairul berharap, setelah MP3EI selesai pada 2025, Indonesia bisa masuk dalam daftar sepuluh negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Pendapatan per kapita saat itu ditargetkan mencapai US$ 15 ribu dan pertumbuhan domestik bruto (PDB) senilai US$ 4,5 triliun. "Pada 2045, saat Indonesia berusia 100 tahun, kita bisa masuk dalam daftar tujuh besar perekonomian dunia."

Pemerintah menyiapkan 10 proyek konektivitas utama yang akan dimulai (groundbreaking) tahun ini dengan total investasi Rp 95,9 triliun. Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan 10 proyek utama tersebut masuk dalam rencana 110 proyek infrastruktur Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan total nilai investasi Rp 368,6 triliun.

Persiapan 10 proyek utama yang groundbreaking tahun ini sudah mulai dilakukan tahun lalu. "Sisanya masih tahap validasi untuk mengetahui nilai investasinya," ungkap Lukita.
Adapun proyek yang pembangunannya dilakukan tahun ini antara lain Jalan Tol Medan-Kualanamu–Tebing Tinggi tahap II sepanjang 60 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,7 triliun, Dermaga Merak VI senilai Rp 180 miliar, Water Conveyance Umbulan senilai Rp 1,9 triliun, pembangunan double track kereta api dan fasilitas penunjang prasarana lintas Pekalongan-Semarang senilai Rp 1,8 triliun, pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) jalur Utara-Selatan sebesar Rp 40 triliun.

Pembangunan jembatan Tayan (1.423 meter) senilai Rp 575 miliar, pembangunan pelabuhan Garongkong Rp 252 miliar, pembangunan jalan tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa (9,7 kilometer) senilai Rp 2,2 triliun, pembangunan dermaga penumpang dan peti kemas pelabuhan Depapre Rp 200 miliar dan Jayapura Port dengan investasi Rp 43 triliun. Khusus untuk proyek jalan Tol Medan-Kualanamu–Tebing Tinggi tahap II, pemerintah mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 1,3 triliun dan pihak swasta Rp 4,4 triliun. Proyek tersebut menggunakan skema Public Private Partnerships. Lukita menambahkan dari ke 10 proyek utama tersebut, pelaksanaan tender enam di antaranya sudah dilakukan pada 2011. Pembangunan proyek tersebut belum dapat dilaksanakan tahun lalu karena menunggu kesiapan lain seperti kontrak dan ketersedian lahan.

Sementara terkait keseluruhan proyek konektivitas MP3EI yang akan groundbreaking pada 2012, pemerintah mempersiapkan beberapa koridor antara lain koridor Sumatera terdiri dari 34 proyek dengan nilai investasi Rp 71,3 triliun, koridor Jawa dengan 31 proyek senilai Rp 216,5 triliun, koridor Kalimantan dengan 10 proyek senilai Rp 5,9 triliun, koridor Sulawesi dengan sembilan proyek senilai Rp 3,8 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara dengan delapan proyek senilai Rp 15 triliun, dan Papua-Kepulauan Maluku dengan 18 proyek senilai Rp 56 triliun.
Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya menyebutkan tahun ini pemerintah akan menggerakkan investasi prioritas yang masuk dalam rencana enam koridor MP3EI yang membutuhkan investasi Rp 359,1 triliun. Investasi tersebut meliputi 22 kegiatan ekonomi utama yang terdiri dari 73 proyek.

Koridor Sumatera memiliki dua kegiatan utama yang terdiri dari tujuh proyek dengan nilai investasi Rp 33,4 triliun, koridor Jawa sebanyak delapan kegiatan utama yang terdiri dari 23 proyek dengan nilai Rp 34,7 triliun, koridor Kalimantan sebanyak tiga kegiatan yang terdiri dari 24 proyek dengan nilai Rp 134,7 triliun.

Sedangkan koridor Sulawesi sebanyak tiga kegiatan yang terdiri dari 10 proyek dengan nilai Rp 34,3 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara Timur sebanyak dua kegiatan terdiri dari tiga proyek dengan nilai Rp 41,2 triliun, dan koridor Papua-Maluku empat kegiatan utama yang terdiri enam proyek dengan nilai Rp 80,8 triliun.


Pelaksanaan groundbreaking proyek infrastruktur tahun ini akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun dampaknya belum terasa dalam waktu dekat melainkan baru saat proyek itu telah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, pelaksanaan proyek tersebut akan mendorong investasi masuk ke Indonesia dan menggerakkan beberapa sendi ekonomi. Namun, ia menilai pengaruhnya tidak begitu besar tahun ini karena kondisi ekonomi beberapa negara terkena dampak krisis ekonomi dunia. "Mungkin hanya banyak menciptakan lapangan kerja," menurut Sri Adingsih, Ekonom Universitas Gadjah Mada